in ,

Bobroknya Omnibus Law: Kepentingan Parpol di atas Tuntutan Rakyat

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956 kekesalan Sukarno sudah di ubun-ubun. Wacananya cukup gila. Sebagai kepala negara, dia malah mengajak rakyat ramai-ramai membubarkan partai politik. “Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!” teriak Sukarno.

Berdasarkan Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia (2010), Sukarno begitu geram dengan partai politik yang memperjuangkan kepentingan sendiri. Partai-partai peserta Pemilu 1955 saling sikut baik di eksekutif maupun legislatif mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dua hari setelah pidato itu, Sukarno mengenalkan konsep Demokrasi Terpimpin.

Sejarawan Merle Calvin Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2005) mencatat konsep ini mulai dikampanyekan oleh Sukarno pada pertengahan 1957. Demokrasi Terpimpin menguatkan pengambilan keputusan oleh presiden. Bagi beberapa pihak, konsep ini justru berlawan dengan demokrasi dan justru mendekatkan Sukarno pada predikat diktator. Salah satu partai yang menolak wacana ini adalah Masyumi.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, era Demokrasi Terpimpin resmi berlaku di Indonesia. Masyumi yang menentang Sukarno terkena imbasnya. Melalui surat Keputusan Presiden Nomor 200 tahun 1960, Masyumi resmi dibubarkan.

Demokrasi parlementer ala 1950-an memang sudah berakhir dan Demokrasi Terpimpin ala Sukarno boleh saja dibilang gagal, tapi ada satu watak parpol yang tak berubah sampai sekarang: kendati mengatasnamakan rakyat, parpol lebih suka mengutamakan kepentingannya sendiri. DPR Tak Peduli Penolakan Rakyat Tingkat kepercayaan DPR yang rendah bukan kabar baru. Bila sebaliknya, mungkin justru patut diragukan.

Lazimnya, anggota DPR selalu mengatasnamakan diri sebagai wakil rakyat yang dipercaya konstituen. Tapi hasil ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja mereka di parlemen. Pada periode 2009-2014, Poltracking Institute melakukan survei terkait kepuasan masyarakat pada hasil kerja DPR. Angka yang muncul hanyalah 12,64 persen. Dengan perolehan tersebut, kinerja DPR masuk dalam kategori sangat buruk. Lembaga survei lain, Institut Riset Indonesia, bahkan mencatat sebanyak 81,4 persen respondennya tidak puas terhadap kinerja DPR. Kini situasinya kian parah.

Berdasarkan sigi Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat pada DPR periode 2014-2019 hanya 40 persen dari 1.010 orang responden. Sedangkan mereka yang tak percaya dengan hasil kerja DPR mencapai 45 persen. DPR periode 2019-2024 harusnya punya pekerjaan besar memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun faktanya, mereka justru meneruskan warisan kebobrokan tersebut.

Tingkat kepercayaan terhadap DPR menurun pada periode sebelumnya karena beberapa faktor. Dua di antaranya adalah pengesahan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah dan usaha mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang baru dan dianggap merugikan masyarakat.

Belakangan, publik ramai-ramai menolak DPR untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Alasan DPR semata-mata karena sulit. Padahal kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan masih banyak. Tahun 2019 saja setidaknya ada 4.898 kasus kekerasan seksual.

Selain itu DPR juga meneruskan pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja kendati banyak penolakan. Masalah yang cukup menjadi sorotan ada pada klaster ketenagakerjaan. Perkara itu diantaranya: pertama, adanya penghilangan upah minimum provinsi. Kedua, soal jam kerja yang mematok maksimal 8 jam sehari, tapi tanpa keterangan batasan berapa hari dalam seminggu.

Halaman: 1 2 3

Google Class Room Adalah? Dan cara menggunakan nya!

Viral; Kue Klepon Diisukan ‘Tak Islami’ berikut faktanya