in ,

Dasar Hukum Kemenangan Jokowi Batal, PA 212 Desak MPR Gelar Sidang Istimewa Berhentikan Jokowi

“Mahkamah Agung (MA) baru saja mengupluod putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Dasar hukum penetapan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dibatalkan. Peraturan KPU itu bertentangan dengan UU Pemilu No 17 Tahun 2019.

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin tak merasa kaget dengan Putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Karena pada dasarnya, Pilpres 2019 lalu memang banyaknya indikasi kecurangan tersetruktur.

Dati tanggal lahir sama, KK manipulatif, bahkan sampai- sampai orang gila punya hak pilih sehingga jika ditotal ada 17 juta suara yang tak wajar. “Dan sudah tidak kaget dengan baru diuploadnya putusan MA sekarang. Putusan MA tepat karena memang sudah terindikasi kuat penuh dengan kecurangan,” kata Novel saat dihubungi Pojoksatu, Selasa (7/7).

Anak buah HRS ini lantas memandingkan putusan gugatan Pilpres yang baru diupload MA itu dengan isi pidato presiden Jokowi yang marah- marah kepada mentrinya.
Menurutnya, kedua video yang berbeda itu memang ada kemiripan yang menyimpan adanya sandiwara dalam peristiwa tersebut.

“Tidak kagetlah (kecurangan) itu, ini sebagaimana sama dengan pidato presiden yang marah- marah dengan membaca teks itu yang baru diupload sepuluh hari ke media sesudah pidatonya tersebut,” ungkap Novel.

Tak hanya itu, sambung Novel, putusan Pilpres yang baru diupload itu juga dinilai sebagai pengalihan isu atas kasus RUU HIP yang saat ini namanya akan diganti menjadi RUU PIP.

Namun dengan putusan tersebut, pihaknya meminta MPR segera mengeksekusi keputusan tersebut agar presiden Jokowi segera dilengserkan .

“Mungkin ini lagi- lagi pengalihan isu terhadap RUU HIP yang sudah terdesak di tangan pemerintah dan DPR, tapi sebagai anak bangsa yang banyak elemen ini khusus MPR harus segera bisa mengeksekusi putusan tersebut dengan sidang istimewa untuk melengserkan presiden dan wakilnya,” tegas Novel.
Sebelumnya, Wartawan senior Hersubeno Arief dalam channel YouTube Hersubeno Point mengurai kejanggalan yang dilakukan MA itu.

Dia memulai video berdurasi 5.48 menit dengan mengurai objek gugatan yang dilayangkan Rachmawati dan kawan-kawan, yaitu PKPU 5/2019 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres saat yang berlaga hanya dua pasangan saja.

Halaman: 1 2

MA Kabulkan Gugatan soal Pilpres, Bagaimana Nasib Hasil Pilpres 2019?

Tak Ingin Membebani Suami, Model Ini Minta Maskawin Sandal Jepit dan Segelas Air