in ,

Hari ini, FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center Bersatu Kepung Istana tolak omnibus law

Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dikabarkan akan mengepung Istana Presiden di Jakarta pada hari ini Selasa, 13 Oktober 2020.

Baca juga Najwa shibab minta tolong lewat tulisan kertas baca faktanya

Mulai dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Habib Rizieq Syihab (HRS) Center akan mengepung istana Presiden untuk menuntut Presiden Jokowi mundur.

Baca juga kirim dukungan untuk najwa Shihab silakan vote

Aksi ini digelar sebagi bentuk penolakan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @HrsCenter dan Siaran Pers di Chennel Youtube FrontTV,

Seruan aksi yang ditujukan kepada Korwil dan Korda di seluruh Indonesia itu akan dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2020 di wilayah masing-masing.Selain menyuarakan penolakan, mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) sekaligus Koordinator Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menegaskan, bahwa Aksi tersebut selain menolak Omnibus Law Cipta Kerja, massa juga berencana untuk melengserkan Presiden Joko Widodo.

“Unjuk rasa digelar oleh puluhan ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI secara serentak di wilayah masing-masing, tujuannya, menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perpu,” ucap Novel Bamukmin, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam yaitu FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center tegas menyuarakan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

Halaman: 1 2 3

Catat! 20 Oktober Bakal Ada Demo Besar-besaran saat Setahun Jokowi-Maruf

Login cekbansos.siks.kemsos.go.id Daftar BLT non PKH