in ,

PDIP NGOTOT INGIN MELANJUTKAN PEMBAHASAN RUU HIP, SEBUT PRESIDEN TERLIBAT SEJAK PROLEGNAS

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berkeyakinan RUU HIP akan melanjutkan pembahasannya di DPR. Meski sebelumnya setuju dengan keputusan Pemerintah (Pimpinan) untuk disetujui, namun ketua DPP PDIP ini akan mengembalikan harapannya agar RUU HIP akan dilanjutkan.

Ia menjelaskan, untuk mengokohkan tugas pembinaan, ideologi, Pancasila, diperlukan, hadir, payung, hukum, peraturan, tugas, dan wewenang.
Hadirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diklaim untuk melindungi bangsa Indonesia bukan hanya dari masuknya ideologi komunisme, tetapi juga akan mendukung perlindungan bangsa Indonesia dari bangsa ideologi-ideologi bangsa lain yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme / kapitalisme dan keberpihakan keberlangsungan strategi terorisme.

Basarah berkeyakinan, rekan-rekannya dari berbagai fraksi di DPR akan kembali kompak mendukung RUU HIP yang menurutnya akan diubah menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila). Basarah juga meminta Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP, karena prolegnas RUU tahun 2020 merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. (22/6)

Penegasan Basarah ini, yaitu tentang prolegnas RUU tahun 2020 merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah merupakan bukti nyata pemerintah (Presiden) terlibat dalam RUU HIP sejak di prolegnas.

Jadi, putusan Presiden Jokowi dihadapan Purnawirawan Jenderal TNI yang menyatakan Pemerintah tidak ikut campur terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berdalih proposal RUU dari DPR RI, tidak dapat diterima.

Sebab, jika sejak awal pemerintah menolak RUU HIP masuk Prolegnas, sudah pasti DPR tidak akan mungkin membahasnya. Terkait pemerintahan dalam menyusun Prolegnas 2020, di mana di dalamnya terdapat permohonan RUU HIP, menjadi bukti penerimaan yang disetujui Basarah, pemerintah terlibat dalam polemik RUU HIP.

Belum lagi, materi dimuat dalam RUU HIP yang dibutuhkan Presiden, atas norma yang diadopsi dalam RUU HIP. Misalnya, amanat norma pasal yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden selaku pemegang wewenang dalam Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. (Pasal 44).

Belum lagi, artikel lengkap telah memberikan wewenang penuh kepada Presiden (eksekutif) untuk membuat peraturan baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Misalnya saja, dalam ketentuan Pasal 42 ditegaskan bahwa Tata cara pembangunan budaya disetujui oleh

Pasal 40 huruf e pengaturan dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu, dalam Pasal 36 tentang ketentuan lebih lanjut tentang tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja kementerian / badan yang mengatur penelitian dan inovasi nasional yang diperlukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 mengatur dengan Peraturan Presiden.

Dengan demikian, Pemerintah turut serta dalam RUU HIP ini sejak menentukan program prioritas dalam Prolegnas 2020, hingga penyusunan norma artikel yang terkait dengan persyaratan pemerintah melalui BPIP.

Pengakuan Basarah ini memperkuatkan hal: pertama, Pemerintah (Presiden) terlibat dalam pembuatan RUU HIP. Kedua, karena Presiden terlibat maka Presiden juga wajib dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh Presiden mencuci tangan, dan membiarkan PDIP

Halaman: 1 2

Kocak, Gonjang-ganjing Pancasila, BPIP Pusing Kepala Berbie

Rohingya: 94 pengungsi yang terombang-ambing di laut dibawa ke daratan Aceh dan di tolong warga aceh ‘atas dasar kemanusiaan’