in ,

Situs Web Dpr.go.id Sempat Diretas, Tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Diubah

sebuah video yang viral di media sosial menampilkan situs web DPR yang beralamat dpr.go.id diretas berganti nama.

Pada video itu memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat”.

Padahal, DPR merupakan singkatan dari “Dewan Perwakilan Rakyat”.Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengonfirmasi soal peretasan tersebut.

Dia menyatakan bahwa peretasan tersebut dalam penanganan.ohnny mengatakan, Tim Teknologi Informasi DPR sedang memperbaiki situs web DPR.

“Sedang dalam penanganan dan Tim IT DPR RI sudah menurunkan situs yang di-hack tersebut,” kata Johnny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Sementara itu, belum ada keterangan yang disampaikan oleh DPR.Kompas.com telah menghubungi Sekjen DPR Indra Iskandar, tetapi belum mendapatkan respons.

Pantauan Tribunjogja.com pukul 11.01 WIB situs web dpr.go.id dapat kembali diakses publik.

DPR memang menjadi sorotan beberapa hari terakhir terkait Pro kontra mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan DPR RI.Berbagai elemen masyarakat mulai menyatakan sikap.

Termasuk para buruh masih tetap mengancam akan melakukan mogok nasional karena merasa RUU Ciptaker tersebut merugikan mereka.Bagaimana tanggapan anggota DPR? Berikut pernyataan dari anggota DPR menyikapi persoalan itu.

Melihat hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo merasa ada beberapa hal yang perlu diluruskan menyangkut UU Ciptaker.

“Sekarang ini banyak hoaks terkait UU Cipta Kerja yang beredar dan sengaja diedarkan, untuk itu saya mengajak kepada semua pihak dan semua rakayat untuk membaca secara utuh pasal demi pasal yang dipersoalkan,” ungkap Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Legislator PDI-Perjuangan ini pun menyampaikan beberapa imbauan terkait RUU Ciptaker ini.Disampaikan Rahmad, dirinya sangat menghormati keberatan yang disampaikan pekerja.

Meski UU sudah diketok, menurutnya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan.

“Bila ada yang keberatan bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sini yang keberatan bisa mengajukan argumen. Hakim MK pasti akan adil memutusakan perkara ini dan seluruh rakyat akan menghormati apapaun putusan MK,” katanya.

Namun, ia mengajak semua pihak melihat secara utuh UU Ciptaker ini. Pasalnya, ada banyak manfaaatnya bagi negara dan rakyat di antaranya memberikan kemudahan investasi, kemudahan perizinan, serta perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.”Masih ada jutaan pengangguran di negara ini yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Lapangan kerja ada kalau investasi masuk, dana masuk dan tentu juga ada pembangunan manufaktur.

Hal ini yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana untuk mendatangkan pengusaha yang bisa membuka lapangan kerja. Saya kira, ya solusinya adalah salah satunya UU Cipta Kerja ini,” katanya.

Halaman: 1 2

Link Download omnibus law uu cipta kerja pdf berikut isinya!

Ada Demo di Depan Istana Negara, Jokowi Kunjungan kerja ke Kalteng