in ,

Soal Iuran Tapera, Rizal Ramli Sindir Jokowi: Rakyat Susah Kok Tega

Di sanlir dari VIVA – Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Secara umum, Ramli mengaku setuju bahwa semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rumah tinggal dan tentu harus dipikirkan pembiayaannya. Tapi, ia kaget soal timingnya di tengah rakyat lagi mengalami kesusahan di tengah pandemi virus corona COVID-19.

Rakyat kita soal BPJS sudah dinaikin, listrik naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kok timingnya dilakukan hari ini. Kenapa sih tidak sabar dikit nungguin tahun depan sudah normal kembali, orang sudah kerja, lebih stabil baru kita laksanakan program ini,” kata Ramli seperti dikutip dari tayangan tvOne pada Sabtu, 6 Juni 2020.

Menurut dia, pemimpin itu jangan main seenaknya bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat di tengah situasi sulit sekarang ini. Harusnya, kata dia, pemimpin itu punya kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat.

Mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat, jangan main seenaknya saja. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah. Kalau caranya motong gaji mah kerjaan paling gampang itu, malak istilah paling gampang,” ujarnya.

Bukan cuma itu, Ramli juga mempertanyakan konsepnya tidak jelas. Karena, cukup banyak pegawai yang sudah punya rumah. Kemudian, bagaimana bagi pekerja yang sudah punya rumah apakah harus bayar atau tidak.

Ketiga, namanya tabungan apakah ada bunga atau tidak? Jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas. Yang paling penting rakyat kita lagi susah kok, daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS naik, listrik naik, lain-lain naik. Lah, kok tega-teganya waktunya potong lagi gajinya hari seperti ini.

Sabar dikitlah, tunggu tahun depan kalau kondisinya sudah stabil,” jelas dia.Diketahui, Presiden Jokowi meneken PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera tersebut.

Dalam Pasal 15 PP Tapera disebutkan, bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri.

Halaman: 1 2

Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Pernah Mengalami Krisis Seburuk Saat Ini

Survei: Kepuasan Demokrasi di Era Jokowi Terburuk selama 16 Tahun