in ,

Survei: Kepuasan Demokrasi di Era Jokowi Terburuk selama 16 Tahun

Jakarta, IDN Times – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan terhadap demokrasi memasuki fase terburuk selama 16 tahun. Adapun angka temuannya adalah 45,2 persen cukup puas dan 4,3 persen sangat puas dengan kinerja demokrasi saat ini.

“Sekitar 49,5 persen publik puas terhadap pelaksanaan demokrasi di negara kita,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (7/6).

. Tren paling buruk sepanjang 16 tahun terakhir Burhan kemudian memaparkan tren kepuasan demokrasi dari tahun ke tahun. Ternyata, di bawah kepemimpinan Jokowi, angka 49,5 persen tergolong yang terendah dalam 16 tahun terakhir.

Adapun angka kepuasan terendah lainnya adalah pada Juni 2012 yaitu 43,8 persen dan April 2004 yaitu 39,4 persen.“Ini jadi alarming, jadi bel. Pada bulan Februari, 75,6 persen yang puas, tapi sekarang kebalik. Penanganan COVID-19 yang jadi korban pertama adalah demokrasi. Baik pendukung Jokowi atau Prabowo tidak puas dengan kinerja demokrasi,” terang Burhan.

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih tinggi Meski kepuasan demokrasi menurun, temuan menariknya adalah kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi masih tinggi, meski diterpa badai pandemik virus corona. Pada Mei 2020, ternyata 66,5 responden masih puas dengan kinerja Jokowi.Menurut Burhan, hal ini bisa menafsirkan tiga hal.

Pertama, kepuasan terhadap kinerja Jokowi dipisahkan dengan kinerja terhadap Pemerintah Pusat. Kedua, masyarakat bisa membedakan antara dampak ekonomi karena COVID-19 yang bersifat global, sehingga mereka tidak menghakimi Jokowi.

Tafsir ketiga, yang menopang kepuasan kinerja Jokowi adalah efek partisan. Di sini pendukung Jokowi 77 persen yang puas, sementara pendukung Prabowo yang puas hanya 48,3 persen. Artinya, ada yang pakai persepsi (kepuasan) secara umum pakai lensa partisan,” tutur Burhan.

Kepuasan demokrasi menurun bukan karena Jokowi seorang otorite Politikus PDIP, Maruarar Sirait, enggan menyebut Jokowi sebagai otoriter bila acuannya adalah kepuasan demokrasi yang menurun. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang yang demokratis dan terbuka terhadap kritik.

“Dalam soal kinerja, masih dapat angka 60 persen di tengah situasi COVID-19 itu luar biasa. Di elite politik, agenda pemerintah, APBN, Perppu, semua gol terus. Di masyarakat juga masih ada demo. Saya pikir ini adalah bukti kalau Pak Jokowi mendengarkan, tidak otoriter,” kata dia.

Soal Iuran Tapera, Rizal Ramli Sindir Jokowi: Rakyat Susah Kok Tega

Ganjar Dan Anies Penerus Jokowi di Pilpres 2024?